Petisi Ajakan kepada Warga Nahdlatul Ulama: Tolak Konsesi Tambang dari Pemerintahan Jokowi

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kepada Yth. Warga Nahdlatul Ulama yang dirahmati Allah SWT,

Pemerintah baru-baru ini memberikan tawaran berupa izin pertambangan kepada Ormas (organisasi kemasyarakatan) keagamaan. Hal tersebut terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 mengubah PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Pasal 83A ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024 disebutkan bahwa aturan baru ini memperbolehkan ormas keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk mengelola Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK) di bawah sebuah badan usaha.

Namun disisi lain, kita semua menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam demi kesejahteraan kita dan generasi yang akan datang. Saat ini, kita dihadapkan pada tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Nahdlatul Ulama.

Oleh karena itu, kami mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama meminta kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menolak konsesi tambang tersebut dengan berbagai alasan, baik historis, ideologis dan taktis.

Sejarah di masa lalu NU konsisten dalam menjawab isu lingkungan, tentu sangat kontradiktif dan inkonsistensi jika kita lihat dalam konteks saat ini. Kehadiran PP tersebut mengalami polemik serta menuai pro-kontra oleh sebagian Ormas, ada yang secara terangan-terangan menolak terhadap tawaran itu, salah satunya Konferensi Waligereja Indonesia. Namun sebagiannya lagi ada yang secara jelas menyatakan siap, yakni Nahdlatul Ulama (NU).

Kesiapan NU dalam mengelola tambang tersampaikan oleh Ketua PBNU, Gus Yahya dalam acara “Halaqoh Ulama: Sikapi Fatwa MUI Terkait Ijtima Ulama Soal Salam Lintas Agama”, Selasa (11/6/2024) kanal YouTube NU online. Alasan yan berdasarkan dalam sikap tersebut salah di antaranya ingin memberdayakan sumber daya NU, serta mengatakan PBNU siap mengelola tambang secara profesional.

Menentukan pilihan untuk mengelola tambang ternyata menuai kritikan di akar rumput NU (nahdliyin). Karena menilai eksistensi pertambangan membuka peluang kemudaratan yang lebih besar, daripada dampak maslahatnya.

Mengutip dari Tempo.co, bahwasanya kekuatan kultural di NU, seperti Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) beranggapan soal konsesi tambang yang akan PBNU lakoni dinilai ahistori (tidak sejalan dengan nilai-nilai NU) dan lebih banyak mudaratnya. Sebagaimana yang telah masyarakat Kendeng, Wadas dan Trenggalek alami. Sikap kritis dan kritikan warga nadhliyin bagi PBNU merupakan bentuk sikap non struktural untuk menyampaikan keprihatinan.

Kami meyakini, bahwa NU sebagai Ormas keagamaan mempunyai spirit yang mengutamakan kemaslahatan daripada kemudharatan akan hilang, bila terlarut dalam pertambangan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh “Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih”. Menolak kurasakan lebih kita utamakan daripada menerima manfaat.

Kami percaya bahwa PBNU sebagai organisasi besar yang memiliki pengaruh luas, mampu memberikan suara yang kuat dalam melindungi bumi pertiwi dari kerusakan lingkungan. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga dan merawat alam ciptaan Allah SWT.

Alasan yang rasional mengapa Nahdlatul Ulama (NU) harus menolak konsesi tambang dari pemerintahan Jokowi dapat disusun sebagai berikut:

1. Dampak Lingkungan: Tambang sering kali memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan degradasi ekosistem. NU, sebagai organisasi yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk generasi mendatang.
2. Kesejahteraan Masyarakat: Tambang sering kali tidak memberikan manfaat ekonomi yang merata kepada masyarakat lokal. Banyak tambang di Indonesia bahkan menuai kontroversi karena masyarakat setempat tidak merasakan manfaat yang signifikan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pekerjaan yang layak.
3. Transparansi dan Partisipasi: Proses pemberian konsesi tambang sering kali tidak transparan dan kurang melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk organisasi seperti NU. NU dapat menuntut agar proses-proses ini lebih transparan dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
4. Alternatif Pembangunan: NU bisa mempromosikan alternatif pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi masyarakat lokal, seperti pengembangan pertanian berkelanjutan atau pariwisata yang menghargai kelestarian alam.
5. Kemandirian Ekonomi Lokal: Menyerahkan lahan untuk tambang sering kali mengurangi kemandirian ekonomi lokal dengan memberikan kontrol atas sumber daya yang berharga kepada perusahaan besar yang mungkin tidak berbasis di wilayah tersebut. NU dapat memperjuangkan untuk pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi pada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah.
6. Keberlanjutan Sosial: Tambang dapat mengganggu struktur sosial masyarakat setempat dan menciptakan ketegangan antar kelompok, terutama terkait dengan hak atas tanah dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

1. Mendorong PBNU untuk mengambil sikap tegas dalam menolak konsesi tambang dari pemerintahan Jokowi yang berpotensi merusak lingkungan.
2. Melindungi keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang.
3. Mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama peduli terhadap isu-isu lingkungan dan memberikan dukungan kepada PBNU dalam menyuarakan penolakan konsesi tambang.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, NU dapat secara rasional menolak konsesi tambang dari pemerintahan Jokowi jika tidak ada jaminan bahwa proyek tersebut akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan, masyarakat lokal, dan ekonomi secara keseluruhan.

Dukungan Anda Sangat Diperlukan:

Kami mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk menandatangani petisi ini sebagai bentuk dukungan dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Mari kita bersama-sama menyuarakan pentingnya menjaga alam dan menolak kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan.

Dengan menandatangani petisi ini, kita menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama peduli terhadap lingkungan dan siap berdiri bersama untuk melindungi bumi pertiwi.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tautan yang perlu dibaca

Jejak NU dalam soal tambang Opini nahdliyyin soal isu tambang

[Anonim Bersertifikat] [Nahdliyyin Akar Rumput] [@nahdliyyin]